Towa News, Jakarta - Pengamat perbankan Revie Fayanti menyoroti meningkatnya intensitas serangan siber terhadap sektor jasa keuangan sebagai peringatan penting bahwa transformasi digital harus berjalan beriringan dengan kewaspadaan dan kesiapan yang memadai.

Dalam keterangannya, Revie menyatakan bahwa kejahatan siber telah menjadi ancaman sistemik yang memerlukan pendekatan mitigasi secara menyeluruh.

“Kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital, serta investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor perbankan digital,” ujar CEO Synergy Partner Prima tersebut.

Revie mengacu pada laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dilansir dari situs OJK, yang mencatat sebanyak 361 juta serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Dari data tersebut, sektor keuangan termasuk yang paling rentan diserang, menandakan tingginya risiko digital di industri ini.

Ia menekankan bahwa institusi keuangan saat ini tidak hanya dituntut untuk berinovasi pada produk dan layanan, tetapi juga harus memperkuat sistem pertahanan dari beragam bentuk ancaman digital yang terus berevolusi.

“Pemahaman mendalam terhadap evolusi kejahatan siber sangat penting agar bank, regulator, dan nasabah dapat bersama-sama menghadapi risiko ini. Tanpa langkah antisipatif, serangan siber bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital,” kata Revie.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu tersebut, pihaknya akan menyelenggarakan seminar bertajuk “Kejahatan Siber di Era Digital” yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2025 di Jakarta. Seminar ini menghadirkan para pakar keamanan siber dan pelaku industri untuk membedah ancaman nyata dari kejahatan digital yang kerap kali tidak disadari, namun berdampak besar terhadap sektor keuangan.

Beberapa topik yang akan dibahas dalam seminar antara lain: evolusi ancaman digital, alasan pelaku kejahatan siber sering lebih unggul dari sistem keamanan, strategi pertahanan digital, hingga cara memperkuat keamanan bagi lembaga keuangan, pelaku usaha, maupun individu.

Revie menegaskan, kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa pertahanan digital bukan semata tanggung jawab divisi IT, melainkan kewajiban bersama antara institusi keuangan, regulator, dan penyedia layanan digital.

Melalui seminar ini, ia berharap industri jasa keuangan dapat memainkan peran aktif dalam memperkuat pertahanan digital nasional, khususnya melalui peningkatan kewaspadaan, responsif terhadap ancaman, serta kebijakan yang cermat dalam pengembangan layanan digital.

“Kami meyakini bahwa ketahanan siber di sektor jasa keuangan hanya dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan melalui pemahaman yang selaras dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait,” tutup Revie.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.