Towa News, Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung upaya swasembada pangan nasional. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam mengelola lahan pertanian. Lahan yang dimanfaatkan berasal dari hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan terletak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pemanfaatan lahan tersebut menjadi bagian dari Program Jaksa Mandiri Pangan yang diresmikan melalui kegiatan tanam padi bersama oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada Kamis (22/5/2024).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Asta Cita untuk mencapai kemandirian nasional melalui swasembada pangan.

"Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ini baru dimulai. Ini akan banyak sekali tempat yang lain. Kami dari Pupuk Indonesia siap mendukung," ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).

Dalam kerja sama ini, Pupuk Indonesia berperan menyediakan sarana pertanian seperti pupuk dan pestisida, serta memberikan pendampingan dalam budidaya. Sebelum proses tanam dilakukan, perusahaan terlebih dahulu menguji kondisi tanah menggunakan teknologi uji tanah guna memastikan pemupukan sesuai kebutuhan dan lebih efisien.

Rahmad berharap program ini dapat diperluas agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap percepatan swasembada pangan nasional. Ia juga memastikan kesiapan Pupuk Indonesia dalam mendukung pengembangan program ini ke lahan yang lebih luas dan untuk berbagai komoditas.

"Nanti kalau ada daerah-daerah lain yang bisa kita tanami, sama-sama dilihat. Kalau cocok padi yang kita tanam padi, cocok jagung ya jagung, pokoknya kami siap mendukung. Program ini bisa membantu mengamankan stok pangan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan merupakan bentuk pemanfaatan lahan dari barang sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, Kejaksaan memiliki sekitar seribu hektar lahan sitaan.

"Ada dua manfaat dari program ini, yaitu manfaat untuk masyarakat melalui pertaniannya, kedua ada manfaat untuk keamanan aset-aset tersebut. Jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar," kata dia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semakin banyak lahan sitaan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian guna mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Menurutnya, ketika dunia menghadapi krisis pangan dan harga beras melonjak tinggi, Indonesia justru mengalami surplus beras. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak termasuk keberadaan program seperti Jaksa Mandiri Pangan.

"Saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan sawah. Bayangkan kalau seluruh Indonesia, kita optimalkan sitaan mulai dari sitaan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung," tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Intelijen, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog yang ditandatangani pada Maret 2025. Sebagai proyek percontohan, program ini dijalankan di Kabupaten Bekasi mencakup 414 bidang tanah dengan luas total sekitar 330 hektar yang berasal dari kasus tindak pidana korupsi.

Untuk seremoni penanaman dilakukan di lahan Desa Srimahi dengan luas 337.543 meter persegi (lebih dari 33 hektar), yang tersebar di beberapa bidang dan dikelola oleh 76 petani.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.