Towa News, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Permintaan ini disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis Kementerian Sosial, Selasa pagi (3/6). Ia menegaskan bahwa Presiden ingin seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Presiden ingin apa yang diberikan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Saifullah.

Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025, dari total anggaran bansos sebesar Rp504 triliun yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, sekitar 45 persen di antaranya dinilai tidak tepat sasaran.

Contohnya adalah program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang disebut masih banyak mengalami kesalahan distribusi.

DTSEN Jadi Acuan Wajib

Sebagai respons, Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh data penerima bantuan dikonsolidasikan dan dikelola satu pintu. Tugas ini diberikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kerja kami selama tiga bulan lebih, alhamdulillah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Saifullah.

DTSEN kemudian dikukuhkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang mewajibkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan DTSEN sebagai dasar tunggal dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

Temuan Kesalahan Data

Hasil verifikasi lapangan (ground-checking) menunjukkan terdapat lebih dari 1,9 juta data inclusion errors—yaitu individu yang seharusnya tidak layak menerima bantuan namun terdaftar sebagai penerima. Selain itu, ditemukan pula exclusion errors, yakni warga miskin yang seharusnya menerima bansos tetapi tidak tercatat.

DTSEN akan dimutakhirkan secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan validitas dan akurasi data.

Stimulus Tambahan Rp24,44 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan pemberian stimulus dan insentif ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama bulan Juni dan Juli 2025.

Dari total tersebut, Rp23,59 triliun bersumber dari APBN, dan Rp850 miliar dari sumber non-APBN.

Paket stimulus tersebut terdiri atas:

1. Diskon transportasi

2. Diskon tarif tol

3. Tambahan bantuan sosial

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

5. Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tambahan bansos meliputi uang tunai Rp200.000 dan 10 kg bantuan beras per bulan selama dua bulan untuk 18,3 juta penerima Kartu Sembako.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.