Penulisan Ulang Sejarah RI Hanya Soroti Dua Pelanggaran HAM Berat

Dipublish oleh Admin | 02 Juni 2025, 09.39 WIB

Penulisan Ulang Sejarah RI Hanya Soroti Dua Pelanggaran HAM Berat
Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sumber : fraksigerindra.id

Towa News, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan memutuskan hanya mencantumkan dua dari total 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa proyek ini tidak secara khusus membahas sejarah pelanggaran HAM, melainkan menyusun sejarah nasional Indonesia secara menyeluruh dari masa prasejarah hingga era modern.

“Ini bukan penulisan sejarah HAM, tapi sejarah nasional yang mencakup berbagai aspek,” ujar Fadli seusai menghadiri acara soft launching Sumitro Institute di Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir soal potensi pengaburan fakta sejarah karena sumber lain tetap tersedia. Namun, ia menekankan bahwa narasi sejarah dalam proyek ini disusun dengan pendekatan positif dan tidak berfokus pada kesalahan masa lalu.

“Pendekatan kita positif. Kalau sekadar mencari kesalahan, tiap era pasti punya cela,” lanjutnya.

Menurut Fadli, proyek ini akan mendorong pendekatan sejarah Indonesia-sentris dengan menghapus bias kolonial, serta bertujuan memperkuat persatuan nasional dan meningkatkan relevansi sejarah bagi generasi muda.

Sebelumnya, sejumlah sejarawan dan aktivis HAM mengkritik outline proyek tersebut karena hanya mencantumkan dua dari 12 pelanggaran HAM berat yang sebelumnya telah diakui Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023. Peristiwa besar seperti tragedi 1965, penculikan aktivis, hingga kerusuhan Mei 1998 tidak masuk dalam draft tersebut.

Berikut daftar lengkap 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara:

  1. Peristiwa 1965–1966

  2. Penembakan Misterius (1982–1985)

  3. Talangsari, Lampung (1989)

  4. Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh (1998–1999)

  5. Penghilangan Paksa Aktivis (1997–1998)

  6. Tragedi Trisakti & Semanggi I dan II (1998–1999)

  7. Kerusuhan Mei (1998)

  8. Simpang KKA, Aceh (1999)

  9. Wasior, Papua (2001)

  10. Wamena, Papua (2003)

  11. Jambo Keupok, Aceh (2003)

  12. Peristiwa Timor Timur pasca-referendum (1999)

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video
Berita Terkait