Towa News, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 akan dituntaskan paling lambat pada Oktober mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan pers di Jakarta.

“Pengangkatan CPNS akan diselesaikan maksimal pada Juni 2025, dan PPPK selambatnya Oktober 2025. Kami minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti sesuai kesiapan masing-masing,” ujar Prasetyo.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa seleksi PPPK 2024 kini memasuki tahap akhir. Pengumuman hasil kelulusan dilakukan secara bertahap mulai 16 hingga 30 Juni 2025 oleh masing-masing instansi.

Sebanyak 863.993 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 16 Mei lalu. Materi ujian meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara.

Pada tahap kedua seleksi PPPK 2024, pemerintah membuka peluang bagi beberapa kategori pelamar, seperti:

• Tenaga non-ASN aktif selama minimal dua tahun di instansi pemerintah,

• Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG),

• Pelamar Tahap I yang sebelumnya tidak memenuhi syarat (TMS),

• Peserta yang tidak lolos administrasi CPNS 2024,

• Pelamar baru yang belum pernah mengikuti seleksi ASN.

Kebijakan optimalisasi formasi juga diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan jabatan prioritas, termasuk:

• Pelamar prioritas 1 tahun 2021,

• Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK2),

• Pegawai dengan kode R2 dan R3,

• Non-ASN berpengalaman dua tahun,

• Lulusan prajabatan/PPG.

Untuk tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam PPPK 2024, pemerintah menyiapkan skema pengangkatan paruh waktu. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, dan berlaku bagi non-ASN yang terdaftar di database BKN namun belum lolos seleksi.

Skema ini mencakup delapan jabatan, yakni: guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Pelaksanaan skema akan dimulai setelah seluruh tahapan PPPK 2024 rampung.

Menurut Prasetyo, kebijakan ini merupakan bagian akhir dari afirmasi terhadap tenaga non-ASN. Setelah 2025, pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui mekanisme rekrutmen reguler sebagaimana diatur dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

“Kebijakan afirmatif ini menjadi yang terakhir. Selanjutnya pengangkatan ASN hanya melalui jalur reguler,” tegasnya.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa percepatan ini dilakukan berdasarkan dinamika lapangan. Kementerian bersama BKN telah melakukan simulasi dan analisis intensif selama dua pekan terakhir.

Presiden RI disebut mendukung penuh langkah percepatan ini dan mengarahkan kebijakan yang pro-rakyat serta mendukung para calon ASN.

“Kami menemukan mekanisme percepatan, dan Presiden sangat mendukung,” ujar Rini.

Ia juga menegaskan bahwa beban pelaksanaan kini berada di tangan instansi masing-masing untuk segera menyusun perencanaan dan pengangkatan yang tepat dan adil.

Kebijakan ini muncul setelah sebelumnya sempat terjadi penundaan. Pemerintah dan DPR kala itu menyepakati bahwa pengangkatan CPNS dilakukan pada Oktober 2025 dan PPPK baru pada Maret 2026. Penundaan itu sempat menuai protes dari sejumlah calon ASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka karena berharap akan segera diangkat mulai April atau Mei 2025.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap proses pengangkatan PPPK berjalan lancar, adil, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.