Ombudsman Temukan 'calo-calo Yayasan' di Program Makan Bergizi Gratis BGN

Dipublish oleh Admin | 14 Mei 2025, 13.28 WIB

Ombudsman Temukan 'calo-calo Yayasan' di Program Makan Bergizi Gratis BGN
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika memberikan keterangan kepada para pewarta media usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Rabu (14/5/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. ( Foto : ombudsman.go.id)

Towa News, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya praktik percaloan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Temuan ini mencuat usai rapat koordinasi antara Ombudsman dan BGN di Jakarta, Selasa (14/5/2025).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebut praktik calo melibatkan pihak-pihak tak resmi yang mengatasnamakan yayasan untuk menjadi mitra program. Mereka memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan, khususnya saat masa transisi program pada awal tahun.

“Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan',” kata Yeka saat konferensi pers di kutip dari detik.com.

Program MBG sendiri menargetkan pembentukan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun ini, dengan 2.000 SPPG dibiayai APBN dan sisanya lewat mitra swasta. Namun, hingga kini baru sekitar 1.335 SPPG yang aktif.

Selain soal percaloan, Ombudsman juga menyoroti masalah keterlambatan pembayaran kepada mitra penyedia makanan. Sebagai solusi, mulai Mei ini BGN akan menerapkan sistem pembayaran uang muka untuk operasional 10 hari ke depan.

Yeka juga menekankan pentingnya penerapan SOP, terutama menyusul kasus keracunan massal di Bogor yang dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ombudsman memastikan akan melakukan uji petik terhadap kualitas makanan di 34 provinsi.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut nyawa. Harus ada SOP yang ketat agar tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Kepala BGN, Dadan Hidayana, menanggapi serius temuan Ombudsman. Ia menyebut pihaknya telah menggandeng Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat legalisasi yayasan mitra, serta memperbaiki tata kelola program.

“Kami terbuka untuk diawasi kapan saja. Fokus kami saat ini adalah menjaga akuntabilitas anggaran dan kualitas makanan,” kata Dadan.

Terkait insiden di Bogor, Dadan menyebut hasil laboratorium telah keluar, dengan temuan bakteri Salmonella dan E. coli pada air, telur, dan sayuran. SOP baru akan diterapkan untuk mencegah insiden serupa.

Program MBG digadang-gadang berdampak positif pada ekonomi lokal. Satu SPPG disebut dapat menyerap 50 tenaga kerja dan melibatkan hingga 15 pemasok bahan makanan per hari.

 

 

Sumber: Youtube Kompastv, Detik.com, Ombusman.go.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video