Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jabar

Dipublish oleh Admin | 17 Mei 2025, 12.29 WIB

Towa News, Bandung— Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025) berlangsung panas setelah seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai menyinggung martabat lembaga legislatif.

Aksi keluar dari ruang sidang tersebut dipicu oleh interupsi yang disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, sesaat setelah rapat dimulai. Dalam pernyataannya, Doni mengungkapkan kekecewaannya terhadap ucapan Gubernur Dedi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, yang dianggap mendiskreditkan DPRD Jawa Barat.

"Sembilan hari lalu dalam Musrenbang, saya mendengar pernyataan gubernur yang saya nilai melecehkan lembaga DPRD dan para anggotanya. Beliau menyiratkan seolah tidak membutuhkan pendapat kami," ujar Doni dalam rapat tersebut.

Doni menegaskan, Fraksi PDIP menolak melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) sebelum ada klarifikasi resmi dari Gubernur. Ia juga menyesalkan sikap diam lembaga DPRD terhadap pernyataan tersebut sejak acara Musrenbang digelar pada 7 Mei 2025.

Menyusul interupsi itu, anggota Fraksi PDIP lainnya, Memo Hermawan, mengajak seluruh anggota fraksi termasuk Wakil Ketua DPRD dari PDIP, Ono Surono, untuk meninggalkan ruang sidang.

"Saya meminta Fraksi PDIP untuk keluar dari ruang sidang paripurna sampai hubungan eksekutif dan legislatif dikembalikan ke jalur yang sehat," kata Memo lantang.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyatakan bahwa aksi walk out merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Ia menghormati keputusan politik Fraksi PDIP dan mengindikasikan kemungkinan adanya miskomunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

"Walk out adalah bagian dari dinamika politik. Saya melihat ini sebagai bentuk penyampaian sikap politik yang sah," ujarnya.

Buky juga mengimbau agar semua pihak tidak gegabah dalam merespons kebijakan gubernur, dan menyerukan perlunya koordinasi yang baik untuk menjaga keberlangsungan program pemerintahan yang sesuai dengan regulasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa walk out adalah bagian dari kebebasan berekspresi dalam dunia politik.

"Itu hak setiap orang, mau walk out atau tidak. Setiap fraksi dan partai politik punya hak untuk mengekspresikan pandangan politiknya," kata Dedi saat ditemui usai menghadiri acara di Gedung Pakuan, Bandung.

Belum ada kejelasan apakah Gubernur Dedi akan memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataannya dalam Musrenbang yang dipermasalahkan Fraksi PDIP.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait