Towa News, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan ini merespons sinyal yang diberikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut bahwa subsidi BBM akan dihapus mulai tahun 2027 dan diganti dengan skema bantuan langsung tunai (BLT).

Bambang menekankan bahwa penghapusan subsidi BBM harus mendapat persetujuan DPR RI karena subsidi tersebut melekat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil dan memastikan subsidi BBM tetap ada dengan skema yang lebih tepat sasaran.

“Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Bambang menambahkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” jelasnya.

“Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” tambahnya.

Sinyal penghapusan BBM subsidi ini sebelumnya diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan. Luhut menyebut bahwa dalam dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan satu harga BBM tanpa subsidi. Subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk harga BBM yang lebih murah akan dialihkan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat melalui BLT.

“Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” ujar Luhut, dikutip dari DetikFinance.

Menanggapi hal tersebut, Bambang menilai bahwa pernyataan Luhut bukanlah penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema agar lebih tepat sasaran.

“Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker tahun 2023 Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai skema subsidi yang paling memungkinkan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah sistem subsidi campuran atau blending, yaitu kombinasi antara subsidi komoditas dan BLT.

“Skema yang paling memungkinkan adalah sistem blending, di mana sebagian subsidi tetap diberikan dalam bentuk harga yang lebih murah untuk kelompok tertentu seperti nelayan dan petani, sementara sebagian lainnya diberikan dalam bentuk BLT,” ujar Bahlil dalam wawancaranya dengan Antara.

Komisi VII DPR juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Sosialisasi ini dianggap penting guna menghindari keresahan di tengah masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan baru benar-benar bisa diterima tanpa menimbulkan gejolak.

Dengan berbagai pandangan ini, jelas bahwa kebijakan subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah dan DPR berupaya untuk mencari skema terbaik yang tidak hanya memastikan subsidi tetap ada, tetapi juga lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Referensi : Antara News, detik.finance, CNN.indonesia

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.