Towa News, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan pernyataan terbarunya terkait Jalur Gaza. Dalam wawancara dengan jurnalis Bret Baier dari Fox News Channel, Trump menyebut Gaza sebagai "lokasi pengembangan real estate untuk masa depan" dan menegaskan bahwa warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali ke wilayah tersebut.

Trump mengungkapkan rencananya untuk membangun "komunitas yang indah" bagi warga Palestina yang direlokasi dari Gaza, dengan menyebut ada enam lokasi alternatif di luar Jalur Gaza untuk tempat tinggal mereka. "Saya akan memilikinya," ujar Trump, merujuk pada wilayah Gaza yang kini dihuni lebih dari dua juta warga Palestina yang tengah menghadapi dampak perang berkepanjangan.

Ketika ditanya apakah warga Palestina berhak kembali ke Gaza yang hancur akibat konflik, Trump menjawab tegas, "Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik." Ia menambahkan, "Saya sedang membahas soal membangun tempat permanen untuk mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, maka akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum tempat itu bisa dihuni kembali." 

Pernyataan ini pertama kali disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) lalu. Rencana kontroversial ini segera memicu kecaman dari berbagai pihak, terutama negara-negara Arab dan organisasi internasional yang menilai rencana tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

Kecaman Internasional dan Penolakan dari Negara-Negara Arab

Sejumlah negara, termasuk Mesir dan Yordania, secara tegas menolak rencana relokasi warga Palestina ini. Pemerintah Mesir menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima warga Palestina yang dipaksa keluar dari Gaza, menegaskan bahwa solusi permanen harus menghormati hak-hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka. Sementara itu, Yordania menyebut rencana Trump sebagai "provokasi berbahaya" yang dapat memperburuk ketegangan di kawasan. 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam pernyataannya menyebut rencana ini sebagai "bentuk kolonialisme modern" dan mendesak komunitas internasional untuk menentang langkah-langkah yang bertujuan menghapus identitas Palestina dari Jalur Gaza. Amnesty International juga mengecam rencana tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa yang melindungi hak-hak pengungsi dan warga sipil di wilayah konflik. 

Respons Warga Palestina: 'Tanah Kami Bukan untuk Dijual'

Di Gaza, warga Palestina menyambut pernyataan Trump dengan kemarahan dan kesedihan. "Tanah kami bukan untuk dijual, dan kami tidak akan pernah menyerah pada hak kami untuk kembali," ujar Mahmoud al-Khatib, seorang warga Gaza yang kehilangan rumahnya akibat serangan udara terbaru.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyebut pernyataan Trump sebagai bukti nyata bias AS terhadap Israel. "Ini adalah deklarasi perang terhadap rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam sebuah pernyataan resmi.

Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang dapat memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka. "Kami akan terus berjuang untuk hak kami di tanah ini, tak peduli berapa banyak 'komunitas indah' yang mereka janjikan," tegas Abbas. 

AS Klaim Rencana Demi 'Stabilitas dan Pembangunan'

Meskipun mendapat kecaman luas, Trump tetap bersikeras bahwa rencana ini adalah bagian dari upaya membawa stabilitas ke kawasan tersebut. "Bisa ada lima, enam lokasi, bisa juga dua lokasi. Tapi kita akan membangun komunitas yang aman, agak jauh dari tempat mereka berada, tempat semua bahaya berada," ujar Trump dalam wawancara tersebut. 

Ia juga menambahkan bahwa Gaza akan menjadi "sebidang tanah yang indah" setelah rencana ini terwujud. "Anggap saja sebagai pengembangan real estate untuk masa depan. Itu akan menjadi lahan yang luar biasa. Tidak ada banyak uang yang dikeluarkan," ujarnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang akan mendanai proyek tersebut. 

Namun, para analis internasional memperingatkan bahwa rencana ini tidak hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, tetapi juga memperbesar risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah. "Ini bukan solusi, melainkan resep untuk bencana yang lebih besar," ujar seorang diplomat Eropa yang enggan disebutkan namanya. 

Dengan pernyataan kontroversial ini, Trump sekali lagi menunjukkan pendekatan kebijakannya yang tidak konvensional dan memicu ketegangan di kancah internasional. Sementara dunia menunggu langkah selanjutnya, warga Palestina di Gaza terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang telah mereka diami selama berabad-abad. 

Referensi : detik.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.