Towa News, Jakarta - Dua negara maju, Jepang dan Prancis, hampir bersamaan mengalami gejolak politik dengan mundurnya para perdana menteri mereka dalam rentang waktu yang berdekatan, memicu ketidakpastian politik di kedua negara.

Ishiba Mundur Setelah Koalisi Kehilangan Mayoritas

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (7/9/2025) malam, setelah koalisi yang dipimpinnya kehilangan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen. Keputusan ini diambil menjelang pemungutan suara internal Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dijadwalkan Senin (8/9/2025).

"Negosiasi terkait tarif dengan AS telah mencapai kesimpulan, dan saya percaya ini adalah momen yang tepat untuk mundur," ujar Ishiba, menyebut penyelesaian kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebagai pencapaian terakhirnya.

Kepergiannya dipastikan akan memicu ketidakpastian politik selama empat minggu masa kampanye pemilihan penggantinya, tepat saat Jepang menghadapi tantangan besar seperti kenaikan harga, krisis biaya hidup, dan keamanan nasional.

Bayrou Tumbang Lewat Mosi Percaya

Di sisi lain, Perdana Menteri Prancis François Bayrou resmi digulingkan melalui mosi percaya pada Senin (8/9/2025) dengan 364 suara berbanding 194. Bayrou, yang ditunjuk Desember lalu, hanya bertahan kurang dari sembilan bulan di tengah tekanan defisit fiskal yang membengkak.

Presiden Emmanuel Macron kini harus segera menunjuk pengganti di tengah krisis ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Macron menegaskan akan mengumumkan perdana menteri baru dalam hitungan hari.

Kandidat Pengganti dan Tantangan ke Depan

Jepang: Pemilihan internal LDP diperkirakan berlangsung awal Oktober. Dua kandidat terdepan adalah mantan Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi (didukung 23% responden) dan politisi sentris Shinjiro Koizumi (20,9% dukungan).

Takaichi, jika terpilih, akan menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Namun pandangan konservatifnya, seperti penolakan terhadap pernikahan sesama jenis, dinilai tidak sejalan dengan sebagian besar pemilih.

Prancis: Menurut data Polymarket, Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu sempat unggul dengan peluang 54%, meski kemudian menepis kemungkinan pencalonan dirinya. Kandidat lain termasuk Catherine Vautrin (9%), Éric Lombard (8,4%), dan Xavier Bertrand (5,1%).

Dampak Ketidakstabilan Politik

Hiromi Murakami, profesor ilmu politik Universitas Temple Tokyo, menilai kebuntuan politik membuat hampir tak ada kemajuan dalam menangani isu-isu mendesak yang mempengaruhi masyarakat.

"Publik menginginkan solusi nyata untuk problema yang mereka hadapi. Saya pikir mereka sangat kecewa melihat pemimpin yang baru menjabat kurang dari setahun kini mengundurkan diri," kata Murakami.

Stephen Nagy dari International Christian University memperkirakan Jepang bisa kembali mengalami ketidakstabilan seperti era setelah Junichiro Koizumi, ketika negara berganti enam perdana menteri dalam enam tahun.

Di Prancis, Nicolas Bonnet dari Partai Hijau mengakui tantangan besar dalam membentuk pemerintahan baru dan menyusun anggaran. "Kompromi antarpartai jelas tidak mudah," katanya kepada Newsweek.

Gabriel Attal dari Partai Renaissance mendorong Macron menunjuk mediator sebelum menetapkan perdana menteri baru untuk menyatukan kekuatan politik di parlemen.

Peluang Reset Nasional

Meski menghadapi krisis, para pengamat melihat momentum ini sebagai peluang. Murakami menekankan bahwa krisis bisa menjadi kesempatan.

"Mungkin ini saat yang tepat bagi LDP dan rakyat Jepang untuk benar-benar berdiskusi serius tentang masa depan terbaik bagi negara ini. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk melakukan reset nasional," ujarnya.

Kedua negara kini menghadapi tantangan serupa: membentuk pemerintahan yang stabil di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan publik akan solusi konkret atas berbagai permasalahan domestik.

Sumber: Deutsche Welle (DW) - detikNews, CNBC Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.