Towa News, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dikatakan sebagai tukang stempel pemerintah oleh salah satu media nasional karena keaktifannya menangani berbagai isu dan kasus politik kemasyarakatan belakangan ini. Dasco telah mengambil langkah dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti kisruh pagar laut, kelangkaan LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan penjual eceran, permasalahan SNBP bagi siswa sekolah, dan penundaan rapat anggaran di DPR.

Pendapat ini dibantah oleh aktivis 98 ITB Bandung Khalid Zabidi yang melihat langkah dan sikap Dasco sebagai pendekatan baru dalam kepemimpinan DPR untuk menangani permasalahan politik di Indonesia.

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," kata Khalid Zabidi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Mengenai surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, Khalid menjelaskan bahwa Dasco sebenarnya telah menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk pembahasan di DPR.

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu dibahas secara detail dan berhati-hati," ujar Khalid Zabidi.

Khalid juga menyatakan bahwa tindakan Dasco berasal dari aspirasi masyarakat, sehingga ia proaktif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

"Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.

Sementara itu, Ahli Komunikasi Krisis dari Universitas Pancasila Dr. Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini. Menurutnya, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis. Dia mencontohkan saat rakyat memprotes secara massif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam.

"Dalam kasus kenaikan ppn dari 11 persen ke 12 persen dasco dan anggota komisi XI bernegosiasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12 persen hanya teruntuk barang mewah saja. Kemudian dalam kasus pagar laut, di mana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki," kata Sudarto.

Dr. Sudarto menambahkan bahwa Dasco tegas menyatakan pagar laut harus dicabut. Selain itu, Dasco memimpin Anggota Komisi 8 DPR Panja Haji untuk menurunkan tarif haji melalui negosiasi dengan pemerintah, yang berhasil menurunkan tarif tersebut.

"Begitu juga pada krisis tabung Gas Elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi Gas Elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas. Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah Dasco dapat sebagai mitigasi krisis. Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik. Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai Pemadam Krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat," tutupnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.