Presiden Prabowo Kritik Mazhab Neoliberal: Tak Sesuai dengan Semangat Ekonomi Pancasila

Dipublish oleh Admin | 24 Juli 2025, 08.30 WIB

Towa News, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengkritik keras mazhab ekonomi neoliberal yang dinilainya melegitimasi praktik penumpukan kekayaan oleh segelintir pihak. Kritik tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta, Rabu malam (23/7).

Menurut Prabowo, pendekatan neoliberal tidak mementingkan pemerataan kekayaan. Ia menyebut, dalam pandangan mazhab ini, sah-sah saja bila kekayaan hanya berputar pada kelompok kecil orang kaya, dengan asumsi bahwa kekayaan tersebut suatu saat akan "menetes ke bawah" dan mengalir kepada masyarakat luas.

“Karena di mazhab neoliberal ini menurut mereka nggak papa kalau yang segelintir orang tambah kaya. Menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah,” ujar Prabowo.

Namun, Prabowo menilai asumsi tersebut tidak terbukti dalam kenyataan. Ia menyatakan bahwa kekayaan tidak kunjung menetes dan justru membuat ketimpangan semakin lebar.

“Kenyataannya menetesnya lama banget, menetesnya 200 tahun, udah mati kita semua itu. Jadi itu enggak benar, ndak benar. Tidak akan netes ke bawah,” tegasnya.

Presiden menambahkan bahwa dalam sistem ekonomi neoliberal, yang kaya semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin tetap berada di posisi bawah—bahkan semakin termarjinalkan.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut mazhab neoliberal bertentangan dengan dasar perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa ekonomi nasional seharusnya berlandaskan asas kekeluargaan, bukan pada sistem konglomerasi yang menurutnya lebih mencerminkan paham neoliberal.

“Asas kekeluargaan, ya. Seluruh bangsa Indonesia kita harus diperlakukan sebagai keluarga. Ini bertentangan dengan beberapa mazhab-mazhab ekonomi, terutama mazhab ekonomi neoliberal,” jelas Prabowo.

Pernyataan ini menandai sikap tegas pemerintah terhadap model ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait