Towa News, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis secara resmi akan mengakui Palestina sebagai negara. Keputusan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, dan rencananya akan diresmikan Macron dalam Sidang Umum PBB pada September mendatang.

"Hal yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza dihentikan dan penduduk sipil diselamatkan," tulis Macron dalam pernyataan di media sosial X, dikutip dari PBS, Jumat (25/7).

Langkah yang bersifat simbolis namun strategis ini menjadikan Prancis sebagai negara Barat terbesar yang mengakui Palestina. Sejauh ini, lebih dari 140 negara, termasuk sejumlah negara Eropa, telah mengakui kenegaraan Palestina. Keputusan Prancis dinilai dapat membuka jalan bagi lebih banyak negara Barat untuk mengikuti langkah serupa.

Pengakuan ini segera memicu kemarahan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan Macron, menyebutnya sebagai “imbalan bagi terorisme.”

"Langkah seperti itu memberi imbalan kepada teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, seperti yang terjadi di Gaza," ujar Netanyahu. Ia juga menegaskan bahwa negara Palestina saat ini hanya akan menjadi “landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel.”

Sementara itu, Otoritas Palestina menyambut baik langkah Prancis. Sebuah surat resmi disampaikan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Yerusalem. "Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada Macron," kata Hussein Al Sheikh, wakil presiden PLO.

Al Sheikh menilai langkah Prancis mencerminkan komitmen terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Presiden Macron sendiri sebelumnya dikenal mendukung Israel, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, belakangan ia menunjukkan kekecewaan terhadap perang di Gaza, yang menurutnya telah menimbulkan penderitaan sipil yang tak tertahankan.

“Mengingat komitmen historis Prancis terhadap perdamaian di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina. Perdamaian itu mungkin,” kata Macron.

Langkah Prancis ini juga bertepatan dengan macetnya perundingan gencatan senjata yang difasilitasi AS di Qatar. AS sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan Prancis.

Selain itu, Prancis bersama Arab Saudi dijadwalkan menggelar konferensi solusi dua negara di PBB pekan depan. Inggris dan Jerman juga akan menggelar pembicaraan darurat pada Jumat mengenai penyaluran bantuan ke Gaza dan penghentian pertempuran.

“Kami yakin bahwa kenegaraan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Gencatan senjata akan menempatkan kita di jalur menuju pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Saat ini, Israel terus melanjutkan pendudukannya di Tepi Barat dan Yerusalem timur, wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depannya. Lebih dari 500.000 pemukim Yahudi tinggal di Tepi Barat, di tengah populasi tiga juta warga Palestina yang sebagian besar hidup di bawah kekuasaan militer Israel.

Perundingan damai antara kedua pihak terakhir kali digelar secara serius pada 2009, sebelum kembali gagal. Sebagian besar komunitas internasional menganggap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar realistis dari konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.