Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi dinamika kebijakan global, termasuk kebijakan tarif balasan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  

Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, Presiden Prabowo memiliki wawasan tajam dalam memahami perubahan geopolitik. Kemampuannya dalam menganalisis hubungan internasional dan perdagangan global menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangannya pada Kamis (3/4/2025).

Langkah Pertama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan perdagangan Indonesia. Dalam pekan pertama masa jabatannya, ia mengusulkan agar Indonesia bergabung dengan BRICS—aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—yang mencakup 40 persen perdagangan dunia.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS semakin memperkuat berbagai perjanjian perdagangan multilateral. Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang melibatkan 10 negara ASEAN serta Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, mencakup 27 persen perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta menjalin perjanjian perdagangan lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Selain menjalin berbagai perjanjian perdagangan multilateral, Indonesia juga memiliki kesepakatan perdagangan bilateral dengan sejumlah negara, termasuk Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile. Kerja sama ini semakin memperkuat daya saing Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Langkah kedua adalah mempercepat proses hilirisasi sumber daya alam (SDA). Selama ini, Indonesia sering mengekspor SDA dalam bentuk bahan mentah. Untuk meningkatkan nilai tambah, Prabowo menjadikan hilirisasi industri sebagai prioritas utama. Salah satu keberhasilan kebijakan ini terlihat pada sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan produk turunannya meningkat drastis dari US$ 3,7 miliar pada 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022.

Pada 24 Februari 2025, Prabowo meresmikan BPI Danantara, sebuah inisiatif yang bertujuan mempercepat hilirisasi sumber daya alam strategis di Indonesia. Lembaga ini akan bertanggung jawab dalam pendanaan serta pengelolaan proyek hilirisasi di berbagai sektor utama, termasuk mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.  

Melalui kebijakan ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Selain itu, langkah ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya alam.

Langkah ketiga adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Salah satu inisiatif utama Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Selain itu, Prabowo berencana mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat perekonomian desa, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.  

Inisiatif ini tidak hanya mendorong konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga—yang menyumbang 54 persen terhadap PDB Indonesia—program ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara.  

"Dengan memperluas hubungan dagang internasional, memaksimalkan potensi sumber daya alam, dan mendorong konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat terus berkembang meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global," ujar Noudhy sebagai penutup.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.