Towa News, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat keamanan nasional dan penegakan hukum dalam menghadapi ancaman penyelundupan yang semakin kompleks dan terorganisir, khususnya di jalur laut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sinergi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas," ujar Budi Gunawan dalam pernyataan resminya, Jumat (1/8/2025).

Ia menambahkan, kerja lintas sektor sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim nasional dan melindungi ekonomi negara dari praktik penyelundupan yang merugikan.

16 Penindakan, 2 Ton Sabu Digagalkan

Dalam upaya konkret, Kemenko Polhukam mencatat bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menutup Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan meluncurkan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan.

Selama Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, aparat berhasil melakukan 16 penindakan terhadap berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, termasuk narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, hingga komoditas bahan pokok.

Salah satu penindakan yang menonjol adalah penggagalan penyelundupan 2 ton sabu oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa, yang diklaim menyelamatkan negara dari potensi kerugian hingga Rp15 triliun dan mencegah peredaran narkotika terhadap sekitar 51 juta jiwa masyarakat.

"Saya mengapresiasi kinerja Desk Pencegahan dan Penyelundupan yang telah membuktikan efektivitas pengawasan maritim strategis dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional," tambah Budi Gunawan.

Sri Mulyani: 351 Pelabuhan Tikus Jadi Jalur Selundupan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan temuan mengejutkan: terdapat 351 pelabuhan tikus yang diduga menjadi tempat berlabuh kapal penyelundup barang ilegal.

"Disampaikan oleh Pak Menko, ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari penyelundupan," ungkap Sri Mulyani saat meninjau PT Terminal Peti Kemas Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, para pelaku penyelundupan kerap menggunakan perahu kayu tidak resmi untuk menghindari deteksi. Selain itu, mereka juga menerapkan beragam modus operandi canggih, seperti menyembunyikan barang ilegal di antara barang legal dalam kontainer, hingga praktik "karoseling", yakni ekspor fiktif di mana barang yang diekspor dikembalikan diam-diam ke dalam negeri.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa penyelundupan juga dilakukan menggunakan kapal berkecepatan tinggi hingga 70 knot, yang menyulitkan petugas untuk melakukan pengejaran di laut.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.