Towa News, Jakarta - Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Istana Merdeka Jakarta, berbagai aspek penting terkait program ini dibahas, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. "Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini," ujar Gus Ipul dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat (BPMI Setpres, 10/3/2025).

Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ungkap Gus Ipul (Kompas, 5/3/2025).

Berbasis Data Sosial Ekonomi

Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama, dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Fasilitas yang disediakan mencakup asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.

Penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (VOI.id, 10/3/2025).

Efisiensi Anggaran dan Kolaborasi Perguruan Tinggi

Untuk mendukung penyelenggaraan program ini, pemerintah akan memanfaatkan bangunan milik Kementerian Sosial yang sudah ada dan memenuhi syarat kelayakan, sehingga tidak perlu membangun infrastruktur baru. "Kita akan menggunakan bangunan yang ada untuk efisiensi anggaran, sehingga tidak ada pemborosan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini," jelas Gus Ipul (Tempo, 10/3/2025).

Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin," ujar Gus Ipul (BPMI Setpres, 10/3/2025).

Dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045

Kolaborasi antar-kementerian menjadi kunci dalam implementasi program ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan terlibat dalam penyediaan guru dan perumusan kurikulum (VOI.id, 10/3/2025).

Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sumber : VOI.id, BPMI Setpres, Tempo, Kompas

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.