Towa News, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki insiden perusakan rumah doa dan pendidikan agama Kristen yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.

Pigai memerintahkan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat untuk langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan peninjauan menyeluruh. Laporan hasil investigasi dijadwalkan diserahkan pada hari ini, Selasa (29/7/2025).

"Saya sudah perintahkan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat agar turun ke tempat kejadian dan buat laporan. Hari ini akan dilaporkan ke saya," tegas Pigai di kutip dari kompas.com.

Menteri HAM menegaskan bahwa para pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan intoleransi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan agama.

"Secara keseluruhan, situasi intoleransi ini membuat Kementerian HAM akan mendorong sebuah UU yang memayungi semua anak bangsa untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan secara bebas di Negara Pancasila," ungkap Pigai di kutip dari kompas.

Peristiwa perusakan terjadi pada Minggu (27/7/2025) sore di rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI). Puluhan warga melakukan aksi perusakan dengan melempar kaca jendela menggunakan batu dan kayu.

Saat kejadian berlangsung, puluhan jemaat sedang melaksanakan ibadah dan para siswa mengikuti pelajaran agama. Akibat insiden ini, dua anak dilaporkan mengalami luka-luka.

Pendeta GKSI Padang, F Dachi, menjelaskan bahwa awalnya ketua RW dan RT memanggil untuk berbicara di belakang rumah, namun di bagian depan warga berbondong-bondong datang dan melakukan perusakan.

Aksi vandalisme menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan, termasuk:

• Kaca-kaca jendela dipecahkan
• Aliran listrik diputus
• Sejumlah peralatan rusak
• Dua anak mengalami luka akibat insiden

Wali Kota Padang, Fadly Amran, langsung turun ke lokasi dan memimpin mediasi antara jemaat GKSI, warga, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan aparat kepolisian. Mediasi berlangsung hingga malam di kantor Camat Koto Tangah.

Fadly menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahpahaman dan tidak berkaitan dengan isu SARA. "Untuk kesalahpahaman sudah clear bahwa insiden ini tidak terkait SARA. Untuk tindakan yang masuk ranah pidana ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," tegasnya di kutip dari kompas.com.

Insiden ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas masyarakat. Berbagai pihak mengecam keras tindakan intoleransi ini dan mendesak penegakan hukum yang tegas.

Kasus ini menjadi sorotan publik terkait pentingnya menjaga toleransi beragama dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Sumber: Kompas.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.