Towa News, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara Rosan Roeslani dan Holding Operasional Danantara, Dony Oskaria pada Rabu (23/7/25). Rapat ini membahas kinerja dan arah strategis lembaga pengelola investasi nasional tersebut, dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan penting, khususnya terkait transparansi, pemanfaatan teknologi, serta dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf).

“Pertama saya ingin mengapresiasi tentunya ini untuk Danantara dan BUMN. Empat hingga enam bulan terakhir, semenjak hadirnya Danantara, kepercayaan global sudah semakin terlihat. Bahkan sudah ada yang masuk dari luar, seperti 10 miliar dolar dari 12  bank luar, kemudian ada 7 miliar dolar dari SWF negara lain. Artinya ini pencapaian global yang tidak mudah,” ujar Kawendra dalam rapat, Rabu (23/7/25).

Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan langkah-langkah diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto yang terus membangun kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Namun demikian, ia menekankan bahwa Danantara juga perlu menaruh perhatian serius pada investasi teknologi untuk internal.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, menemui berbagai mitra di bawah naungan Danantara. Banyak celah untuk fraud yang bisa kita mitigasi dengan teknologi. Kita sangat concern bagaimana mendorong hadirnya deep tech sovereign fund, agar pelaku ekraf dan masyarakat umum bisa mendapatkan akses permodalan yang inovatif,” ungkapnya.

Kawendra juga menyoroti belum optimalnya implementasi pembiayaan bagi pelaku ekraf sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) 24 dan UU 24. Menurutnya, Danantara harus mampu menjadi pelopor pembiayaan alternatif yang lebih inklusif dan tidak semata bergantung pada pola perbankan konvensional.

“Saya berharap seperti di beberapa negara, di mana pelaku ekraf sudah bisa fokus berkarya, bukan sibuk mencari modal. Negara harus hadir. Harus ada terobosan. Jangan pakai pola perbankan umum, karena ini menyangkut sekitar 40 juta pelaku ekraf di Indonesia yang perlu disuarakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap semangat pelayanan publik yang diusung Danantara dan BUMN.

“Saya juga mengapresiasi gagasan 'Melayani Sepenuh Hati'. Mudah-mudahan ini betul-betul dijiwai seluruh SDM di BUMN dan Danantara. Jangan sampai ketika kita punya produk, justru yang dibeli malah produk lain. Apalagi kalau itu demi cuan pribadi dengan menggandeng brand swasta, padahal kita punya produk nasional. Jangan sampai terjadi lagi,” tambah Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra mendorong Badan Usaha Milik Negara seperti Produksi Film Negara (PFN) untuk memainkan peran strategis dalam industri perfilman nasional. Ia mengkritisi ketimpangan perlakuan terhadap film dalam negeri dibanding film asing.

“PFN ini strategis untuk nilai kebangsaan. Saat ini film luar diberi karpet merah, bisa tayang berbulan-bulan. Sementara film dalam negeri, seminggu saja sudah diturunkan layarnya. Saya harap PFN bisa jadi validator film-film nasional. Ini bagian dari menjaga marwah bangsa,” pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.