Komisi III DPR Buka Pintu Masukan Revisi KUHAP hingga Paripurna

Dipublish oleh Admin | 14 Juli 2025, 11.31 WIB

Towa News, Jakarta - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang partisipasi publik dalam proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga detik terakhir sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa meskipun pembahasan revisi biasanya dianggap final setelah disetujui di tingkat Panitia Kerja (Panja), pihaknya tetap memberikan peluang perubahan selama proses belum mencapai pengesahan akhir.

“Secara faktual masih sangat mungkin jika ada masukan baru yang meyakinkan. Kita bisa ubah sebelum diketok di paripurna,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi bantuan hukum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Evaluasi Berlapis Cegah Pasal Bermasalah

Habiburokhman menekankan pentingnya evaluasi berlapis agar tidak ada pasal-pasal bermasalah yang lolos dalam revisi KUHAP. DPR, kata dia, membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga bantuan hukum untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.

“Selama bisa meyakinkan anggota DPR dan pimpinan fraksi, masukan masih bisa diakomodasi. Jangan ragu. Komisi III akan terbuka,” lanjutnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa DPR menutup diri terhadap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). “Tidak ada yang pernah ditolak untuk RDPU. Kalau mau ajukan, silakan. Kita masih terima sampai paripurna,” tambahnya.

Sudah Masuk Tahapan Tim Perumus dan Sinkronisasi

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana saat ini telah memasuki tahapan pembahasan di tingkat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Sebelumnya, Komisi III telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 1.676 poin pada Kamis (10/7).

Habiburokhman berharap proses revisi ini bisa menghasilkan produk hukum yang lebih adil, akuntabel, dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

Publik Didorong Aktif Berpartisipasi

Dengan tahapan yang masih berjalan, publik diminta tidak melewatkan kesempatan untuk terlibat aktif. “Transparansi dan partisipasi menjadi kunci agar KUHAP yang baru benar-benar mencerminkan keadilan substantif,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi penanda terbukanya ruang demokrasi dalam penyusunan undang-undang strategis yang menyangkut hak-hak dasar warga negara di bidang hukum pidana.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait