Ketua KPK Dukung Penjara Koruptor di Pulau Terpencil: Langkah Tegas Perangi Korupsi!

Dipublish oleh Admin | 21 Maret 2025, 11.20 WIB

Towa News, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan pembangunan penjara khusus bagi narapidana kasus korupsi di sebuah pulau terpencil. Gagasan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang menilai langkah tersebut dapat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mendukung. Tapi sebelum ada pembangunan, pengelolaan lapas napi tipikor yang sudah ada perlu diperbaiki sesuai aturan," kata Setyo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan wacana ini saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Jakarta pada Kamis (13/3/2025). Ia menegaskan bahwa korupsi telah menyebabkan penderitaan bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan petani.

"Koruptor-koruptor itulah yang membuat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih atas dukungan Saudara-saudara," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dukungan dari KPK dan DPR

Selain Ketua KPK, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mendukung wacana ini dan bahkan mengusulkan agar para koruptor di penjara tersebut dibiarkan bertahan hidup dengan bercocok tanam sendiri, tanpa disediakan makanan oleh negara.

"Mereka masih bisa bekerja dan menghasilkan sendiri. Kita berikan mereka alat, bukan makanan gratis. Itu lebih mendidik dan memberikan efek jera," kata Johanis.

Ketua Komisi III DPR RI, Willy Aditya, menilai rencana ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, tidak hanya untuk narapidana kasus korupsi. "Ini bukan hanya soal menempatkan mereka di pulau terpencil, tapi juga membenahi sistem pemasyarakatan kita agar lebih adil dan tegas," ujarnya.

Namun, tak semua pihak setuju dengan gagasan ini. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengingatkan bahwa negara tetap harus menyediakan kebutuhan dasar para narapidana, termasuk makanan, demi menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Setiap napi, apa pun kejahatannya, tetap memiliki hak dasar. Kita harus tetap menjunjung HAM dalam proses pemidanaan," ujarnya.

Desain Penjara yang Ketat

Prabowo menegaskan bahwa penjara ini akan dirancang sedemikian rupa agar narapidana tidak dapat kabur. "Saya akan buat penjara yang sangat kokoh, di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau kabur, biar ketemu hiu," kata Prabowo dengan nada tegas.

Gagasan ini masih dalam tahap wacana dan belum ada rincian mengenai lokasi serta desain konkret penjara tersebut. Namun, banyak pihak menilai bahwa langkah ini, jika diterapkan dengan baik, dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait