Kepala Daerah dari PDIP Tak Diizinkan Ikut Acara Retreat di Akmil Magelang

Dipublish oleh Admin | 21 Februari 2025, 11.15 WIB

Towa News, Jakarta – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengarahkan kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam acara retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari mendatang.

Arahan tersebut dikeluarkan Megawati setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan pada Kamis (20/2). Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

KPK secara resmi menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terkait PAW Harun Masiku serta perintangan penyidikan.

Saat ditahan, Hasto mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia juga sempat diperlihatkan dalam konferensi pers KPK, sebagaimana tersangka lainnya.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.

Kendali Partai di Bawah Megawati

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) sekretaris jenderal (Sekjen) setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Kamis (20/2).

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai saat ini sepenuhnya berada di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.

Komar menekankan bahwa seluruh elemen partai saat ini harus menunggu arahan langsung dari Megawati Soekarnoputri, termasuk kebijakan fraksi PDIP di DPR.

"Karena fraksi adalah kepanjangan partai," imbuhnya.

Ketua DPP PDIP sekaligus tim hukum partai, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa penahanan Sekjen PDIP merupakan babak baru bagi partai. Ia menilai langkah tersebut sarat dengan nuansa politik.

"Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami," kata Ronny.

Menurutnya, penahanan Hasto hanya menguatkan isu yang beredar bahwa ia akan ditahan sebelum Kongres partai yang dijadwalkan tahun ini. Ronny menduga langkah tersebut sebagai upaya untuk mengacaukan PDIP.

"Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait