Towa News, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyoroti dampak pemangkasan anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang mengancam 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di seluruh Indonesia. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi, Kawendra menekankan pentingnya transformasi digital sebagai solusi untuk menghadapi tantangan efisiensi anggaran sekaligus mencegah maraknya penipuan berkedok koperasi.

Kabar kurang menyenangkan datang dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang berencana memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di seluruh Indonesia. Keputusan ini merupakan imbas dari pemangkasan anggaran Kemenkop yang dinilai 'drastis', menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislator.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada 1.235 PPKL. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk petugas penyuluh koperasi masuk dalam anggaran barang dan jasa yang menjadi sasaran pemangkasan.

"Jadi ada 1.235 penyuluh lapangan koperasi lapangan nanti akan kita reformulasikan. Karena itu pasti akan terganggu, karena masuknya anggaran barang dan jasa sehingga dipotong, pasti itu dampak. Masuknya komponen barang dan jasa," jelas Budi Arie.

Budi Arie juga menegaskan, "Akibat dari efisiensi anggaran ada 1.235 orang yang akan quote on quote terkena PHK karena masuk dalam barang dan jasa, betul begitu Pak?" tanyanya.

Budi Arie pun membenarkan, "Iya, betul."

Lebih lanjut, Budi Arie mengungkapkan bahwa anggaran Kemenkop dipangkas sebesar Rp 155,8 miliar, dari sebelumnya Rp 473 miliar menjadi hanya Rp 317 miliar. Pemangkasan ini mencakup berbagai pos belanja seperti perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, belanja kontraktual, belanja ATK, belanja konsinyering, hingga belanja rapat-rapat.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyoroti maraknya kasus penipuan berkedok koperasi yang semakin memperparah situasi di tengah pemangkasan anggaran ini. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi, Kawendra menekankan pentingnya peningkatan pengawasan melalui teknologi modern.

"Miris sekali mendengar banyak penipuan yang berkedok koperasi. Tentu dengan adanya efisiensi seperti ini, ruang gerak mereka akan terbatas," kata Kawendra.

Ia menegaskan bahwa era saat ini menuntut pengoptimalan teknologi, seperti blockchain dan Internet of Things (IoT), yang dapat memberikan kemudahan dalam pemantauan secara real-time. Transformasi digital pada sistem koperasi menurutnya harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko penipuan.

"Rasanya untuk digitalisasi ini perlu di-adjust. Sistem koperasi harus bertransformasi secara digital untuk mengurangi fraud. Kita perlu investasi besar di teknologi agar pemantauan bisa lebih efektif," lanjutnya.

Sebagai solusi atas tantangan anggaran yang terbatas, Kawendra mendorong optimalisasi model Triple P (public, private, partnership). Ia mengajak semua pihak untuk lebih kreatif dalam menghadapi situasi ini.

"Jangan karena dipangkas anggaran, kita mentok. Dari dulu, kita sudah terbiasa menghadapi tantangan dengan kreativitas. Saya optimis bapak-bapak bisa lebih kreatif dengan adanya tantangan efisiensi ini," tutupnya.

Kawendra menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya digitalisasi koperasi dan sinergi antar lembaga dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Presiden Prabowo turut mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi koperasi.

Dengan dorongan ini, diharapkan proses digitalisasi koperasi dapat dipercepat dan pengawasan diperketat guna melindungi masyarakat dari risiko penipuan, sementara nasib para penyuluh koperasi yang terdampak PHK masih menunggu solusi konkret dari pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.