Towa News, Jakarta - Partai Gerindra mengimbau masyarakat yang menginginkan perubahan kebijakan agar masuk ke dunia politik. Hal ini dapat dilakukan dengan bergabung dengan partai politik dan memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg).

"Kalau misalkan mau untuk sistem yang ada itu berubah, kebijakannya mewakili ma­syarakat, dan konteks masyara­kat saja itu luas banget. Jadi, kalau mau untuk ada yang bisa membuat kebijakan itu sesuai dengan keinginan, harus ada yang mau masuk ke politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam dis­kusi Vanita Naraya bertajuk "Politik Parlemen dan Pemajuan Kepentingan Kelompok Rentan" di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak harus terjun ke politik jika ingin berkontribusi pada isu-isu seperti kesetaraan gender dan inklusivitas. Namun, untuk mengubah kebijakan, terjun ke dunia politik adalah keharusan.

Perubahan kebijakan dapat dilakukan di DPR-RI, posisi yang dapat diraih melalui Pileg yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

"Untuk bisa maju pileg harus punya apa? Partai karena tidak mungkin bisa maju independen sesuai dengan undang-undang kita," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut menekankan bahwa masyarakat yang tidak setuju dengan sistem yang ada dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Harus masuk ke DPR supaya undang-undangnya diubah. Mau mengubah sebuah kebijakan, sistem, ya harus masuk dulu ke dalam sistem itu dan harus pu­nya power to make the difference," jelasnya.

Menurut Sara, panggilan akrabnya, selama seseorang terjun ke politik bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk memperjuangkan isu tertentu, maka ambisi untuk mendapatkan kekuasaan bukanlah hal yang buruk.

"Kalau dia mau mendapatkan kekuasaan, ambisinya itu adalah untuk memperjuangkan keseta­raan gender. Tidak buruk, bagus. Ambisi itu harus kita dorong," ucapnya.

Sara juga meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan para politisi yang berusaha melakukan yang terbaik dalam sistem yang berlaku. "Jangan terus istilahnya don't hate the players, hate the game," ucap­nya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota DPR periode kedua, Sara memastikan bahwa DPR-RI sangat ramah terhadap perempuan dan anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan.

Terkait keterwakilan perempuan dalam politik, Sara berpendapat bahwa Indonesia sudah cukup baik dalam hal ini. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memastikan persepsi tersebut benar adanya.

"Tapi, tentunya kita berharap semua yang ingin melihat negara ini menjadi lebih baik, itu men­dukung upaya untuk adanya keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi," ujarnya.

Selain itu, Sara mengungkapkan telah mengajukan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak dan ruang laktasi kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.