Dipublish oleh Admin | 15 April 2025, 11.11 WIB
Towa News, Cambridge - Harvard University secara terbuka menolak serangkaian tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengancam pencabutan dana federal sebesar $9 miliar. Sebagai respons, Departemen Pendidikan AS membekukan $2,3 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak multiyear yang telah dijanjikan kepada universitas tersebut.Politico
Dalam pernyataan resminya, Presiden Harvard Alan M. Garber menyatakan bahwa tuntutan pemerintah federal melanggar hak konstitusional dan kebebasan akademik institusi. Garber menegaskan, "Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya." Harvard Gazette
Tuntutan dari pemerintahan Trump mencakup penghapusan program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa untuk menghilangkan pertimbangan rasial, serta peningkatan pengawasan terhadap mahasiswa internasional. Pemerintah juga meminta Harvard untuk membubarkan kelompok mahasiswa pro-Palestina dan menerapkan larangan penggunaan masker di kampus. WSJ+1Reuters+1
Pemerintah federal beralasan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengatasi dugaan antisemitisme yang meningkat di kampus-kampus elit, terutama setelah protes terkait konflik Israel-Hamas. Namun, Harvard berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan upaya politisasi yang melampaui kewenangan hukum pemerintah dan mengancam prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi.
Langkah Harvard ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menilai bahwa independensi akademik harus dijaga dari intervensi politik. Sementara itu, beberapa universitas lain, seperti Columbia University, memilih untuk mematuhi sebagian tuntutan pemerintah guna menghindari pemotongan dana. Politico
Dengan endowment sebesar $52 miliar, Harvard memiliki sumber daya untuk menahan tekanan finansial jangka pendek. Namun, keputusan ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah federal mengenai batasan pengaruh politik terhadap kebijakan kampus.The Guardian
Situasi ini diperkirakan akan memicu perdebatan lebih luas tentang kebebasan akademik, peran pemerintah dalam pendidikan, dan bagaimana institusi pendidikan tinggi harus merespons tekanan politik di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.
PM Singapura Yakin Terhadap Kekuatan Ekonomi Indonesia, Sepakati...
Towa News | 17 Juni 2025, 08.53 WIB
Presiden Prabowo dan PM Wong Tegaskan Komitmen Perdamaian...
Towa News | 17 Juni 2025, 08.32 WIB
Trump Akui AS Tidak Terlibat Perang Israel-Iran Saat...
Towa News | 16 Juni 2025, 09.32 WIB
Satu-Satunya Korban Selamat dari Kecelakaan Air India 171,...
Towa News | 14 Juni 2025, 10.34 WIB
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Israel, Rudal Hantam...
Towa News | 14 Juni 2025, 09.18 WIB
Pesawat Air India Jatuh Tak Lama Setelah Lepas...
Towa News | 12 Juni 2025, 20.03 WIB
Sindir AS, Pendiri Huawei : Tidak Perlu Khawati...
Towa News | 11 Juni 2025, 09.14 WIB
Trump Kerahkan Marinir dan Garda Nasional, Dua WNI...
Towa News | 10 Juni 2025, 10.57 WIB
International Energy Agency (IEA) Peringatkan Ledakan Energi AI...
Towa News | 09 Juni 2025, 08.35 WIB
Elon Musk Kecam RUU Ekonomi Trump: “Aib Memalukan”
Towa News | 05 Juni 2025, 10.12 WIB