Dipublish oleh Admin | 15 April 2025, 11.11 WIB
Towa News, Cambridge - Harvard University secara terbuka menolak serangkaian tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengancam pencabutan dana federal sebesar $9 miliar. Sebagai respons, Departemen Pendidikan AS membekukan $2,3 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak multiyear yang telah dijanjikan kepada universitas tersebut.Politico
Dalam pernyataan resminya, Presiden Harvard Alan M. Garber menyatakan bahwa tuntutan pemerintah federal melanggar hak konstitusional dan kebebasan akademik institusi. Garber menegaskan, "Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya." Harvard Gazette
Tuntutan dari pemerintahan Trump mencakup penghapusan program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa untuk menghilangkan pertimbangan rasial, serta peningkatan pengawasan terhadap mahasiswa internasional. Pemerintah juga meminta Harvard untuk membubarkan kelompok mahasiswa pro-Palestina dan menerapkan larangan penggunaan masker di kampus. WSJ+1Reuters+1
Pemerintah federal beralasan bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengatasi dugaan antisemitisme yang meningkat di kampus-kampus elit, terutama setelah protes terkait konflik Israel-Hamas. Namun, Harvard berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan upaya politisasi yang melampaui kewenangan hukum pemerintah dan mengancam prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi.
Langkah Harvard ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menilai bahwa independensi akademik harus dijaga dari intervensi politik. Sementara itu, beberapa universitas lain, seperti Columbia University, memilih untuk mematuhi sebagian tuntutan pemerintah guna menghindari pemotongan dana. Politico
Dengan endowment sebesar $52 miliar, Harvard memiliki sumber daya untuk menahan tekanan finansial jangka pendek. Namun, keputusan ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah federal mengenai batasan pengaruh politik terhadap kebijakan kampus.The Guardian
Situasi ini diperkirakan akan memicu perdebatan lebih luas tentang kebebasan akademik, peran pemerintah dalam pendidikan, dan bagaimana institusi pendidikan tinggi harus merespons tekanan politik di masa mendatang.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.
Diaspora Indonesia di New York Bangga Presiden Prabowo...
Towa News | 21 September 2025, 10.27 WIB
Sekjen PBB Peringatkan Dunia Tidak Boleh Terintimidasi Israel
Towa News | 20 September 2025, 11.23 WIB
Krisis Politik Melanda Asia-Eropa: PM Jepang Mundur, PM...
Towa News | 13 September 2025, 13.24 WIB
Prabowo-MBZ Bahas Stabilitas Timur Tengah dalam Pertemuan di...
Towa News | 13 September 2025, 08.43 WIB
Menlu: Peru Akan Serius Usut Penembakan Diplomat RI...
Towa News | 11 September 2025, 15.19 WIB
Nepal Tanpa Pemimpin: Presiden dan PM Mundur di...
Towa News | 10 September 2025, 11.05 WIB
Indonesia Mengecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras...
Towa News | 10 September 2025, 10.39 WIB
Menlu Minta Peru Selidiki Tuntas Kematian Diplomat RI...
Towa News | 02 September 2025, 12.06 WIB
Netanyahu Perintahkan Duduki Kota Gaza Segera, Abaikan Usulan...
Towa News | 21 Agustus 2025, 08.58 WIB
Trump-Putin Bertemu Tiga Jam di Alaska, Belum Ada...
Towa News | 16 Agustus 2025, 11.49 WIB