Towa News, Jakarta - Dalam kurun waktu tiga bulan, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berhasil menyita barang bukti berupa uang dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Sayangnya, jumlah uang yang begitu besar tersebut membuat ruangan kejaksaan tidak cukup untuk menampungnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/1/2025). Diketahui bahwa Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini didirikan oleh Budi Gunawan (BG) pada Oktober 2024.

"Desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp 6,7 triliun," kata Budi.
Uang bernilai triliunan rupiah itu sebenarnya direncanakan untuk ditampilkan dalam konferensi pers. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena keterbatasan ruang.

"Sebetulnya tadi yang akan ditampilkan di sini barang bukti uangnya itu. Tapi karena ruangan ini setelah diukur tidak cukup, makanya barang bukti senilai Rp 6,7 triliun itu ada saat ini di extra account BRI, uangnya ada," sebut Budi.

26 Perkara Diselidiki

 

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan penjelasan terkait hasil kerja Desk Pencegahan Korupsi yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia mengungkapkan bahwa sejak pembentukannya tiga bulan lalu, sebanyak 236 kasus sedang dalam tahap penyelidikan.

Selain itu, terdapat 331 kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan, 356 kasus dalam tahap penuntutan, dan 150 kasus sedang melalui proses upaya hukum. Sementara itu, eksekusi telah dilakukan terhadap 327 kasus.
"Sehingga menghasilkan ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah Rp 199 miliar, itu dalam periode 20 Oktober sampai Desember," ungkap Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita uang tunai senilai Rp 5,7 triliun. Ia juga mengonfirmasi bahwa uang dalam jumlah triliunan tersebut tidak dapat dipamerkan karena keterbatasan ruang.
"Maka tadi disampaikan apabila barang buktinya disimpan di sini, yang pertama-tama tentu tempatnya. Yang kedua adalah keamanan, karena apabila bank menyerahkan kembali kepada kami untuk dipamerkan di sini, mohon maaf, hampir 1 hari harus menghitung ulangnya," tutur Jaksa Agung.

Selain uang tunai dalam pecahan rupiah, terdapat mata uang asing yang jika dikonversikan bernilai sekitar Rp 920 miliar. Selain itu, ada juga emas batangan dengan nilai mencapai Rp 84 miliar.
"Sehingga total yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menko adalah sebanyak Rp 6.722.786.438.726 (Rp 6,7 triliun)" ujarnya.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah salah satu dari tujuh desk yang dibentuk oleh Budi. Desk-desk ini didirikan untuk mempercepat penanganan isu-isu prioritas dalam 100 hari pertama program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Aset Koruptor Diluar Negeri

Dalam kesempatan yang sama, Budi mengungkapkan bahwa aset para koruptor tidak hanya berada di dalam negeri, tetapi juga tersebar di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang berupaya memulihkan aset-aset tersebut agar kembali ke tangan negara.
"Fokus utama di dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada pemulihan aset hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Budi.

Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi mengenai mekanisme pengampunan pajak atau tax amnesty. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pemulihan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.
Menurut Budi, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak memfokuskan pada pengembalian uang dalam jumlah kecil ke negara. "Karena ini bertujuan untuk memulihkan aset dan devisa negara ke tangan kita," tambahnya.

Sumber : detik.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.