Foto : Tangkap Layar Youtube DPR RI

Towa News, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Selasa mendatang. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU BUMN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/2/2025).

"Rencana hari Selasa. Selasa depan (paripurna pengesahan RUU BUMN jadi UU)," ujar Dasco kepada awak media usai menghadiri rapat di DPR. (News.Detik.com)

Dasco menjelaskan bahwa rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU BUMN digelar pada akhir pekan bukan karena alasan khusus, melainkan karena Komisi VI DPR RI telah membahasnya secara intensif sebelumnya.

"Ya, sebenarnya nggak ada hal khusus, cuman karena memang ini teman-teman sudah berapa hari ini membahas," kata Dasco. (News.Detik.com)

Ia menambahkan bahwa rapat ini dilakukan agar pembahasan RUU BUMN dapat segera diselesaikan, terutama setelah pemerintah menyatakan kesepakatannya untuk membawa RUU tersebut ke paripurna DPR.

"Ini rupanya karena supaya jeda waktunya nggak terlalu lama, minta supaya selesai hari ini. Ya, kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, ya pemerintahnya bisa, ya kita selesaikan hari ini, kan begitu aja," tutur Dasco. (News.Detik.com)

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, seluruh fraksi di Komisi VI DPR menyatakan persetujuannya agar RUU BUMN dilanjutkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Terima kasih kami ucapkan pada juru bicara masing-masing fraksi setelah menerima, mendengarkan, melihat pendapat fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan dari ke delapan fraksi di Komisi VI DPR telah menyetujui Rancangan UU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU, setuju?" tanya Anggia dalam sidang.

"Setuju," jawab seluruh fraksi secara serentak. 

RUU BUMN ini diusulkan pada 19 November 2024 dan disiapkan oleh DPR serta DPD. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. (Nasional.Kontan.co.id)

Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 23 Januari 2025, menyatakan bahwa pemerintah sependapat untuk mengatur beberapa poin penting dalam RUU BUMN, termasuk pembentukan Danantara.

"Kami melihat bahwa pembentukan Danantara adalah langkah strategis untuk optimalisasi dividen dan peningkatan efisiensi BUMN dalam jangka panjang," kata Erick Thohir dalam rapat.

Ia menambahkan bahwa RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan dengan mengadopsi tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kemandirian ekonomi. (Nasional.Kontan.co.id)

Dengan disahkannya revisi UU BUMN ini, diharapkan peran dan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dapat lebih optimal, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber : MetroNews.co.id, Newsdetik.com,Nasional.Kontan.co.id

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.