Prabowo Alokasikan Rp 178,7 Triliun untuk Gaji Guru dan Dosen di 2026

Dipublish oleh Tim Towa | 20 Agustus 2025, 09.20 WIB

Prabowo Alokasikan Rp 178,7 Triliun untuk Gaji Guru dan Dosen di 2026
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). ( Foto: BPMI Setpres/Kris)

Towa News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk gaji guru dan dosen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Alokasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatka n kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru Non-PNS dan tunjangan guru ASN daerah disiapkan secara memadai," ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Anggaran Pendidikan Terbesar dalam Sejarah

Presiden menegaskan komitmen pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat konstitusi, dengan total mencapai sekitar Rp 757,8 triliun pada 2026. Angka ini diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing global," kata Prabowo.

Program Pendukung Lainnya

Selain alokasi gaji guru dan dosen, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendidikan lainnya:

  • Program Beasiswa: Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa

  • Fasilitas Pendidikan: Rp 150,1 triliun untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus

  • LPDP: Target memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa untuk studi di universitas terbaik dunia

  • Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Diperkuat sebagai jembatan bagi anak-anak miskin untuk mendapat pendidikan terbaik

Jaminan Efektivitas Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN tidak akan terbuang sia-sia. Jika tidak terserap sepenuhnya, anggaran tersebut akan dialihkan ke dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Anggaran 20% dalam APBN yang diamanatkan konstitusi tidak wasted. Jadi kalau tidak terbelanjakan, dia harus menjadi dana abadi," kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7/8/2025).

Menkeu mengakui praktik belanja pendidikan seringkali tidak tepat sasaran, di mana beberapa sekolah terpaksa menghabiskan dana untuk hal-hal yang belum dibutuhkan demi mengejar target penyerapan anggaran.

Dana Abadi Pendidikan Terus Berkembang

Sebagai solusi, Kementerian Keuangan telah membentuk dana abadi pendidikan sejak 2009 yang dimulai dengan Rp 1 triliun. Dana ini terus berkembang setiap tahun dan menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Alokasi anggaran pendidikan yang besar ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing global.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

X Logo Snack Video