Pemerintah Mantapkan Tapera sebagai Instrumen Strategis Perluasan Akses Hunian Layak

Dipublish oleh Admin | 28 Agustus 2025, 09.39 WIB

Towa News, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen menjadikan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pekerja terhadap rumah layak dan terjangkau. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Komite Tapera bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Yassierli menekankan, keberhasilan Tapera sangat ditentukan oleh tata kelola transparan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pekerja, pengusaha, hingga perbankan. Ia menambahkan, pemerintah akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Tapera.

Menurutnya, Kemnaker saat ini tengah menyiapkan regulasi teknis mengenai besaran simpanan Tapera melalui mekanisme tripartit. Ia juga mendorong BP Tapera untuk meningkatkan layanan digital, mengoptimalkan aset, dan memperluas skema pembiayaan.

“Tapera harus menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja yang ingin memiliki rumah. Sinergi, transparansi, dan inovasi adalah kuncinya,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Menteri PKP sekaligus Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, menegaskan Kebijakan Umum dan Strategis (KUS) Tapera 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam memperluas akses hunian. KUS ini sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah hingga 2029 dengan target 74 persen rumah tangga tinggal di rumah layak.

“Tapera adalah instrumen gotong royong nasional. Dengan pengelolaan dana jangka panjang yang transparan dan berkelanjutan, kita ingin generasi milenial, Gen Z, pekerja informal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses rumah layak,” kata Maruarar.

KUS Tapera menetapkan empat misi utama, yakni memperkuat tata kelola, memperluas kepesertaan, mengoptimalkan pemupukan dana, serta memperluas skema pembiayaan perumahan. Kebijakan ini juga diarahkan pada pengembangan perumahan publik vertikal, peremajaan kawasan kumuh, serta sinergi dengan pembangunan infrastruktur dasar permukiman.

Dengan KUS Tapera 2025–2029, pemerintah berharap BP Tapera dapat memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat dan mewujudkan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait