Towa News, Jakarta— TNI Angkatan Laut bersama warga setempat berhasil membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1). Aksi pembongkaran ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses laut bagi nelayan yang selama ini terganggu.

“Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut yang mungkin sudah viral,” ujar Harry saat diwawancarai di Tanjung Pasir, Tangerang. “Hari ini, kami mengerahkan sekitar 600 personel, dan jumlah ini mungkin akan bertambah seiring dengan kedatangan masyarakat maupun nelayan yang baru kembali dari melaut,” imbuhnya.

Menurut Harry, pagar laut yang telah menjadi perbincangan publik ini dipastikan melanggar aturan karena tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Keberadaannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu mata pencaharian ribuan nelayan.

Respons Pemerintah dan Aksi Cepat

Pembongkaran pagar laut ini merupakan langkah lanjutan dari penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (9/1). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengungkapkan bahwa penyegelan tersebut dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

“Pemasangan pagar laut itu diduga tidak memiliki izin resmi dan telah menghambat akses nelayan untuk melaut. Kami mengambil langkah tegas untuk memastikan kelestarian ruang laut serta mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan lokal,” jelas Pung.

Sebagai tindak lanjut, personel TNI AL bersama para nelayan berkoordinasi menggunakan kapal milik nelayan dan kapal TNI AL untuk menuju lokasi pembongkaran. Operasi ini berlangsung serentak di beberapa titik yang mencakup wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Penderitaan Ribuan Nelayan

Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti. Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya pada 14 Agustus 2024, pembangunan pagar laut tersebut mencaplok wilayah pesisir yang menjadi tempat penghidupan utama bagi 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya.

Eli menyebut bahwa laporan dari warga menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dan pusat untuk bertindak tegas. “Pagar ini jelas melanggar hak masyarakat pesisir. Kami bersama pemerintah pusat berkomitmen untuk memulihkan kembali akses masyarakat terhadap laut,” ujar Eli.

Dukungan Warga dan Harapan Masa Depan

Operasi pembongkaran ini disambut positif oleh masyarakat setempat. Salah satu nelayan, Warto (46), mengungkapkan rasa syukurnya atas tindakan pemerintah. “Kami sudah lama menderita karena pagar ini. Sekarang, kami bisa kembali melaut tanpa rasa khawatir. Terima kasih kepada TNI AL dan pemerintah,” ujarnya.

Pembongkaran pagar laut ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memastikan kelestarian sumber daya laut serta keadilan bagi para nelayan. Dengan akses laut yang kembali terbuka, pemerintah optimis bahwa perekonomian masyarakat pesisir dapat pulih dan berkembang lebih baik.

Selain itu, operasi ini juga menjadi bukti sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan yang mengancam kedaulatan ruang laut Indonesia.

Foto : Walda Marison/ANTARA
 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.