Komisi II DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu dengan Syarat Pemerintah Mendukung

Dipublish oleh Tim Towa | 08 September 2025, 10.54 WIB

Towa News, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan kesediaan komisinya membahas revisi Undang-Undang Pemilu, dengan catatan pemerintah juga menunjukkan kesiapan yang sama.

"Pada prinsipnya kami Komisi II siap untuk melakukan Revisi UU Pemilu jika pemerintahnya juga siap karena ini kan harus bersambut baik DPR maupun pemerintah," ujar Dede Yusuf di kurip dari detik.com, Senin (8/9/2025).

Penguatan Seleksi Caleg oleh Partai Politik

Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya partai politik menjalankan fungsi seleksi calon legislatif secara lebih ketat. Menurutnya, pendidikan politik bagi anggota dewan harus menjadi prioritas partai pengusung.

"Dalam pelajaran kemarin tentu sekali lagi controlling-nya adalah kepada partai pengusung. Partai pengusung bisa melakukan seleksi awal kepada mereka-mereka yang akan dijadikan sebagai calon-calon legislator," kata Dede.

Ia menambahkan bahwa pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik organisasi memiliki peran vital dalam mempersiapkan kader legislatif yang berkualitas.

Sikap Terhadap Batas Minimal Pendidikan

Terkait wacana penetapan batas minimal pendidikan anggota dewan yang menjadi sorotan publik, Dede Yusuf mengambil sikap hati-hati. Ia menegaskan pentingnya menghindari diskriminasi berdasarkan tingkat pendidikan.

"Masalah pendidikan ini kan kemarin juga diramaikan syarat batas pendidikan untuk calon presiden yang kemudian kita melihat bahwa tidak boleh diskriminatif juga, artinya baik itu suku, agama, ras, pendidikan termasuk juga tidak boleh langsung didiskriminasikan bahwa harus level sarjana atau yang lainnya," jelasnya.

Meski demikian, Dede tidak menutup kemungkinan munculnya syarat pendidikan dalam revisi UU Pemilu nantinya. Ia berpendapat bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjamin kinerja yang baik.

"Ini mungkin nanti juga akan muncul seperti itu, kalau menurut saya dalam masalah soal batas pendidikan ini, tidak terlalu menjamin juga, kenapa? Banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, tetapi kelakuannya justru tidak baik dan malah tidak sesuai dengan tugas-tugasnya," pungkas Dede Yusuf.

Revisi UU Pemilu diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dalam sistem pemilu Indonesia dan meningkatkan kualitas wakil rakyat di parlemen.

sumber: detik.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.

Ikuti Sosial Media Kami:

Berita Terkait