Towa News, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kilogram. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap polemik kelangkaan penjualan gas melon yang terjadi beberapa waktu terakhir.

“Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Ia menjelaskan bahwa pengaktifan pengecer ini akan dilakukan secara bertahap, sambil penyesuaian terhadap aturan yang ada dilakukan.

Dasco menegaskan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg yang sempat diberlakukan bukanlah kebijakan Presiden Prabowo. "Sebenarnya, ini bukan kebijakan dari Presiden untuk melarang pengecer kemarin itu. Namun, melihat situasi dan kondisi yang ada, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjualan kembali," jelas Dasco, menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, Dasco menambahkan bahwa stok LPG 3 kg tetap aman dan tidak ada kelangkaan yang signifikan. "Stok LPG tidak langka, stok ada, dan stok terkonfirmasi aman," ujarnya, menepis rumor yang beredar mengenai kelangkaan gas subsidi tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah dan Pertamina telah berupaya maksimal untuk memastikan distribusi subsidi LPG tepat sasaran. Namun, menurut Bahlil, penjualan melalui pengecer tidak dapat dikontrol sepenuhnya, yang mengakibatkan harga jual yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Penjualan di pengecer tidak bisa dikontrol pemerintah dan hal itu menyebabkan harga penjualan yang mahal serta tidak tepat sasaran," ujar Bahlil.

Sebagai solusi terhadap masalah ini, Bahlil mengusulkan untuk mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. "Kita membuat kesimpulan untuk menjadikan pengecer ini sebagai sub pangkalan. Tujuannya agar harga LPG yang dijual tetap terkontrol," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI.

Sebagai langkah transisi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta agar pengecer segera mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan resmi. Waktu transisi ini diberikan selama satu bulan, dan langkah ini dimaksudkan untuk memastikan harga LPG 3 kg tidak melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Bahlil juga meminta agar masyarakat bersabar selama masa transisi ini. "Mohon beri kami waktu sedikit saja. Kami akan selesaikan ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam sistem distribusi, saat ini tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg. "Biasanya jarak beli hanya 100 meter, sekarang bisa mencapai 500 meter atau bahkan 1 km, namun stok tetap tersedia," kata Bahlil.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan resmi guna memastikan harga yang sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg menjadi lebih terkontrol, harga jual tetap terjaga, dan subsidi dapat tepat sasaran, serta mencegah adanya kelangkaan yang merugikan masyarakat.

Sumber: Liputan6.com, Kompas.com

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.