Dipublish oleh Admin | 28 Agustus 2025, 09.01 WIB
Towa News, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September mendatang. Program yang menjadi bagian dari GovTech ini ditargetkan diluncurkan secara nasional pada 2026.
“Kalau uji coba berjalan baik, 2026 kita launching secara nasional. Prosesnya bertahap, sambil dievaluasi kekurangannya,” kata Luhut.
Melalui sistem GovTech, bansos akan disalurkan lebih tepat sasaran dengan pendataan ulang penerima manfaat menggunakan teknologi face recognition atau biometrik. Uji coba juga akan memanfaatkan DTSEN yang terhubung dengan berbagai data, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kepemilikan aset.
Masyarakat dapat mendaftar melalui portal khusus atau melalui pendamping. Hasil pengajuan akan disampaikan secara transparan, termasuk alasan jika tidak lolos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan, penerapan bansos digital berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun. “Dengan sistem digital, penyaluran lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.
Selama ini, penyaluran bansos dikelola banyak kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Melalui kebijakan baru, seluruh proses akan diintegrasikan dalam Portal Perlindungan Sosial Nasional.
Dalam skema baru ini, masyarakat bisa mendaftar secara mandiri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau melalui Pendamping PKH, termasuk perekaman biometrik bagi warga tanpa ponsel. Sistem akan melakukan verifikasi otomatis untuk menentukan kelayakan penerima.
Gus Ipul juga menyoroti tren positif di masyarakat, di mana semakin banyak warga yang sukarela mundur sebagai penerima bansos karena merasa sudah tidak berhak.
“Kesadaran masyarakat semakin tinggi. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” jelasnya.
Uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum diperluas ke daerah lain dan diberlakukan secara nasional pada 2026. Pemerintah menargetkan, integrasi data dan otomatisasi mampu membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat, dan efisien.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.
Kementrian HAM Minta DPR Selaraskan Revisi KUHAP dengan...
Towa News | 22 September 2025, 13.13 WIB
Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri
Towa News | 22 September 2025, 10.31 WIB
Panglima TNI Larang Jajaran Pakai Strobo Sembarangan
Towa News | 22 September 2025, 10.06 WIB
Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan Gaji ASN, Guru, Dosen,...
Towa News | 22 September 2025, 09.50 WIB
Prabowo Berpidato di Sidang Umum PBB, Melanjutkan Jejak...
Towa News | 22 September 2025, 09.31 WIB
Presiden Prabowo Teken Perpres, Tetapkan IKN Jadi Ibu...
Towa News | 20 September 2025, 13.47 WIB
Prabowo Bertolak ke Jepang dan New York, Menlu...
Towa News | 20 September 2025, 09.12 WIB
Presiden Prabowo Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri...
Towa News | 19 September 2025, 14.56 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR Kritik Kebijakan Menteri...
Towa News | 19 September 2025, 14.43 WIB
Target 3-5 Bulan, Prabowo Perintahkan Prototipe Listrik Tenaga...
Towa News | 19 September 2025, 14.24 WIB