Towa News, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan adanya peningkatan signifikan konten misinformasi dan provokasi di media sosial selama gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait penyebaran informasi keliru dan unggahan bernada provokatif di ruang digital.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA," ujar Meutya melalui akun Instagram resminya, Senin (1/9).

Penyebaran Informasi Keliru Masif

Meutya mengibaratkan kecepatan penyebaran informasi keliru seperti banjir bandang yang mengalahkan informasi yang akurat.

"Kami juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya," tambahnya.

Menteri juga mencurigai adanya koordinasi di balik penyebaran konten provokatif tersebut.

"Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi," katanya.

Aliran Dana Mencurigakan

Komdigi juga memantau adanya pergerakan dana dalam jumlah besar melalui platform digital, khususnya dari monetisasi siaran langsung yang menayangkan konten kekerasan.

"Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar," terang Meutya.

Lebih mengkhawatirkan, beberapa akun yang terlibat diduga memiliki koneksi dengan jaringan judi online.

"Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online," imbuhnya.

Kelompok Terorganisir dengan Insentif

Meutya membedakan antara warga yang menyampaikan aspirasi secara tertib dengan kelompok yang diduga digerakkan secara terorganisir melalui media sosial.

Pemerintah, menurutnya, menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, di saat yang sama, ia juga menyoroti kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.

Imbauan Kehati-hatian

Komdigi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap provokasi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Jangan mudah terpancing provokasi, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan biasakan melakukan pengecekan silang," katanya.

Meutya juga mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber informasi terpercaya, termasuk media yang berpegang pada kode etik jurnalistik.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.