Dipublish oleh Admin | 24 April 2025, 10.04 WIB
Towa News, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri, memberikan respons tegas terhadap kritik dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menilai keberadaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) sebagai penghambat perdagangan global. Hanif menegaskan bahwa kedua sistem tersebut bukanlah bentuk kebijakan diskriminatif, melainkan wujud nyata dari kedaulatan digital Indonesia.
"QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa," tegas Hanif dalam keterangan pers pada Rabu (23/4/2025).
Kritik dari pihak AS mencuat dalam laporan tahunan perdagangan internasional, yang menyebut bahwa adopsi sistem pembayaran domestik seperti QRIS dan GPN dapat membatasi akses perusahaan asing ke pasar Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Hanif menekankan bahwa penggunaan QRIS yang kini telah diterapkan di lebih dari 55 juta merchant di Indonesia merupakan bukti keberhasilan digitalisasi pembayaran yang mandiri. Bahkan, sistem ini telah digunakan dalam transaksi lintas batas di kawasan ASEAN.
“Keberadaan QRIS lintas batas di kawasan ASEAN membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem pembayaran digital yang kompetitif dan berdaya saing di kancah global,” tambahnya.
QRIS dan GPN dinilai sebagai alat strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran asing dan memperkuat kontrol data transaksi domestik, sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.
Respons DPR atas kritik AS menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam mempertahankan kebijakan digital nasional yang berdaulat. QRIS dan GPN bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga lambang kemandirian teknologi dan posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global.
Sumber : Beritasatu
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.
Menkeu Purbaya: Bank-Bank Pintar Tapi Selama Ini Malas,...
Towa News | 16 September 2025, 21.53 WIB
Menkeu: Bank BUMN Kewalahan Kelola Dana Rp 200...
Towa News | 15 September 2025, 19.48 WIB
Presiden Prabowo Setujui Penarikan Dana Rp200 Triliun dari...
Towa News | 11 September 2025, 15.02 WIB
IHSG Menguat 1,19% ke Level 7.790 Setelah Koreksi...
Towa News | 11 September 2025, 09.58 WIB
Menkeu Bakal Tarik Dana Pemerintah Rp200 Triliun di...
Towa News | 11 September 2025, 09.36 WIB
Menko Airlangga: E-Commerce Indonesia Dikuasai Segelintir Pemain Besar
Towa News | 09 September 2025, 09.50 WIB
Prabowo Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat dan Solid
Towa News | 08 September 2025, 10.01 WIB
Gubernur BI Kritik Lambatnya Penurunan Suku Bunga Kredit...
Towa News | 20 Agustus 2025, 17.35 WIB
OJK Blokir 1.556 Pinjaman Online Ilegal hingga Juli...
Towa News | 19 Agustus 2025, 12.17 WIB
IHSG Tembus Level Psikologis 8.000 Saat Presiden Prabowo...
Towa News | 15 Agustus 2025, 12.44 WIB