Towa News, Jakarta - Pemerintah menghadapi tantangan fiskal serius tahun ini dengan proyeksi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari target awal sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% PDB). Situasi ini terjadi meskipun langkah efisiensi anggaran telah dilakukan sejak awal 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Besarnya tekanan defisit mendorong naiknya kebutuhan pembiayaan negara. Namun, pemerintah masih memiliki ruang melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 457,5 triliun untuk menekan ketergantungan pada penerbitan utang baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelebaran defisit dipicu terutama oleh tekanan dari sisi pendapatan negara. Realisasi penerimaan diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun dari target Rp 3.005,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh pembatalan pemberlakuan luas tarif PPN 12% serta tidak dimasukkannya dividen BUMN ke dalam pos PNBP karena dialihkan ke kas Danantara.

Kedua faktor tersebut diperkirakan mengurangi penerimaan negara hingga Rp 150 triliun, dengan rincian Rp 70 triliun dari PPN 12% yang hanya berlaku pada barang mewah dan Rp 80 triliun akibat perubahan pos penerimaan dividen BUMN. Tambahan tekanan juga datang dari restitusi dan penurunan harga komoditas seperti batu bara.

Sementara dari sisi belanja negara, pemerintah tetap mempertahankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Proyeksi belanja negara tahun ini mencapai Rp 3.527,5 triliun, hanya sedikit lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, tanpa efisiensi, defisit bisa lebih besar lagi. Untuk menjaga keseimbangan, pemerintah membuka blokir anggaran efisiensi guna mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, pertahanan semesta, ketahanan pangan, program kesehatan, dan pembangunan tiga juta rumah.

Pembukaan blokir anggaran dilakukan berdasarkan arahan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 huruf H UU APBN 2024, yang mengatur fleksibilitas penggunaan anggaran tanpa harus dilaporkan kembali ke DPR. Hingga Juni 2025, dana yang sudah dicairkan mencapai Rp 134,9 triliun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pencairan selalu berdasarkan keputusan presiden melalui notulen resmi dari ratas, karena kewenangan pembukaan blokir bukan di tangan Kementerian Keuangan semata.

Sebagai langkah menghindari tambahan utang, pemerintah juga berencana menggunakan sebagian SAL 2024. Dari sisa Rp 457,5 triliun, pemerintah akan mengajukan persetujuan DPR untuk memakai Rp 85,6 triliun demi menutup defisit yang melebar.

"Ini agar kita tak perlu sepenuhnya membiayai defisit melalui penerbitan surat utang baru, melainkan menggunakan kas yang sudah tersedia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Senin (7/7/2025).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.