Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi panjang selama berabad-abad, mulai dari pendidikan tradisional hingga menghadapi tantangan era digital saat ini. Perjalanan ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia.

Akar Tradisional Sebelum Kolonialisme

Sebelum kedatangan bangsa Barat, pendidikan di Nusantara telah berkembang dengan karakteristik yang khas. Sistem pendidikan berlangsung secara informal melalui keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan.

Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama dan nilai-nilai moral. Sementara di Bali, pendidikan berbasis ajaran Hindu berkembang melalui pura dan ashram. Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pembentukan karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup yang dibutuhkan masyarakat.

"Pendidikan tradisional kita sangat holistik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter," kata Dr. Haidar Putra Daulay, sejarawan pendidikan dari UIN Sumatera Utara.

Era Kolonial: Pendidikan Sebagai Alat Diskriminasi

Kedatangan Belanda mengubah lanskap pendidikan secara drastis. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan yang diskriminatif berdasarkan ras dan status sosial.

Sekolah-sekolah seperti Europeesche Lagere School (ELS) diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, sementara Hollandsch Inlandsche School (HIS) terbatas untuk anak-anak priyayi dan pegawai pemerintah. Rakyat jelata hampir tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal.

Kebijakan ini bukan tanpa tujuan. Belanda menggunakan pendidikan sebagai instrumen untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dan menciptakan kelas menengah yang loyal terhadap pemerintah kolonial.

Kebangkitan Pendidikan Nasional

Awal abad ke-20 menandai lahirnya gerakan pendidikan nasional. Tokoh-tokoh pergerakan mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai senjata perlawanan intelektual.

Ki Hajar Dewantara, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, mendirikan Taman Siswa pada 1922. Lembaga ini mengusung semangat pendidikan yang merdeka, mengutamakan kebebasan berpikir, dan berpihak pada rakyat.

Organisasi Islam seperti Muhammadiyah juga turut mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan kurikulum agama dan umum. Gerakan ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional Indonesia.

Fondasi Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membuka babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Namun, cita-cita mulia ini menghadapi tantangan besar. Infrastruktur pendidikan rusak akibat perang, kekurangan tenaga pengajar, dan keterbatasan anggaran negara yang baru merdeka. Meski demikian, semangat untuk membangun sistem pendidikan nasional terus berkobar.

Dua Era Berbeda: Orde Lama dan Orde Baru

Masa Orde Lama (1945-1965) ditandai dengan upaya membentuk identitas dan semangat kebangsaan melalui pendidikan. Kurikulum diarahkan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa.

Transisi ke Orde Baru (1966-1998) membawa perubahan signifikan. Pemerintah Soeharto meluncurkan program ambisius wajib belajar 6 tahun dan membangun sekolah dasar secara masif melalui program Inpres SD.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa pada era Orde Baru, jumlah sekolah dasar meningkat dari 54.000 unit pada 1968 menjadi lebih dari 150.000 unit pada 1998. Angka partisipasi sekolah dasar pun mencapai hampir 95 persen.

Namun, sistem pendidikan era ini juga dikritik karena sentralistik dan dijadikan alat legitimasi politik. Kurikulum seragam diterapkan dari Sabang hingga Merauke tanpa mempertimbangkan keragaman lokal.

Era Reformasi: Demokratisasi Pendidikan

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka era baru demokratisasi pendidikan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Program wajib belajar diperluas menjadi 9 tahun, kemudian menuju 12 tahun. Pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meningkatkan akses pendidikan.

Revolusi Digital dan Merdeka Belajar

Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menandai babak baru dengan peluncuran program Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Program ini mengutamakan fleksibilitas, kreativitas, dan karakter dalam pembelajaran.

Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital pendidikan. Pembelajaran jarak jauh yang semula dianggap mustahil, tiba-tiba menjadi keniscayaan. Platform digital seperti rumah belajar, Google Classroom, dan aplikasi pembelajaran lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan.

"Pandemi mengajarkan kita bahwa pendidikan harus adaptif dan inovatif," ujar Prof. Ani Rusilowati, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang.

Tantangan Masa Depan

Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, ketimpangan akses teknologi, serta kebutuhan akan guru yang berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah.

Data UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 64 dari 120 negara dalam Education Development Index. Hal ini menandakan masih perlunya upaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Ke depan, sistem pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan abad 21, berkarakter mulia, dan siap menghadapi tantangan global.

Perjalanan panjang pendidikan Indonesia dari era tradisional hingga digital menunjukkan resiliensi dan kemampuan adaptasi bangsa ini. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 akan dapat diwujudkan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.