Towa News, Jakarta - Praktik mafia solar bersubsidi yang semakin merajalela di berbagai daerah memicu desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab secara terbuka. Desakan ini datang setelah adanya keluhan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha kecil terkait distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti maraknya kasus mafia solar bersubsidi, termasuk yang terbaru di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurutnya, temuan ini mencuat setelah Komisi XII (Komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi) baru saja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.

"Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025) di kutip dari detikNews.

Bambang memperkirakan potensi kerugian negara akibat praktik mafia solar subsidi ini bisa mencapai triliunan rupiah. Ia menduga lemahnya pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi celah subur bagi para mafia. Oleh karena itu, ia menekankan agar BPH Migas dan Ditjen Migas tidak tinggal diam dan tidak gentar menghadapi tekanan politik atau oknum yang membekingi para pelaku.

"Kalau ada tekanan atau bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera mengusut tuntas jaringan mafia solar subsidi. Audit menyeluruh terhadap sistem distribusi, reformasi tata kelola subsidi energi, dan digitalisasi pengawasan yang lebih kuat juga menjadi tuntutan utama.

"Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural," ujarnya di kutip dari detikNews.

Komisi XII DPR RI menegaskan tidak akan berdiam diri melihat subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dirampas oleh segelintir oknum.

"Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya," pungkas Bambang di kutip dari detikNews.

DPR mendesak BPH Migas dan Ditjen Migas bertanggung jawab atas maraknya mafia solar subsidi yang merugikan negara dan rakyat kecil. Melalui Komisi XII, DPR menuntut audit menyeluruh, reformasi tata kelola, dan pengawasan digital yang lebih kuat. DPR siap mendukung pemberantasan mafia ini, bahkan dengan memanggil pejabat terkait dan merekomendasikan langkah struktural kepada Presiden, demi memastikan subsidi tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat lemah.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.