Towa News, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian BUMN dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/7/25).

Rapat turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria yang juga merupakan COO Danantara Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra mengatakan kehadiran Danantara di era Presiden Prabowo seharusnya mampu membawa angin segar.

“Dengan adanya Danantara harusnya jadi ada energi yang luar biasa bagi Pak Erick Thohir sebagai pengemban tugas yang lebih mulia. Artinya, konsentrasi operasional sudah di sini (Danantara), maka pengawasan (Kementerian BUMN) harus optimal. Siapkan talenta-talenta terbaik, berikan rakyat kepercayaan lebih,” ujar Kawendra, Selasa (8/7/25).

Kawendra Lukistian menyinggung soal peran aktif Komisi VI dalam mengawal BUMN, terutama di tengah transformasi kelembagaan dengan hadirnya Danantara. Ia juga mengungkap bahwa hampir setiap hari dirinya menerima keluhan dari masyarakat terkait BUMN, mulai dari vendor yang belum dibayar, lembur karyawan yang tertunda berbulan-bulan, hingga pensiunan yang belum menerima hak mereka secara layak.

“Nah ini, dengan adanya Danantara, tolong karena ini tanggung jawab kita kepada rakyat. Setiap rupiah uang rakyat apalagi kalau bicara pensiunan, mereka enggak gratis. Setiap bulan mereka bekerja itu dipotong dari gajinya,” terang Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra mendorong agar ada skema kolaborasi antar lembaga dan roadmap yang jelas untuk menyelesaikan berbagai kewajiban BUMN ke depan. 

“Harus ada roadmap untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban, supaya BUMN ini jadi legasi yang baik. Dulu Pak Dony Oskaria pernah sampaikan ke saya, kalau masih sebatas ‘silo - silo’ ya nggak akan bisa saling bantu. Tapi ke depan, kalau ini tidak selesai, maka bantu selesaikan. Karena pemiliknya sudah Danantara semua,” ujar Kawendra.

Ia menekankan bahwa pengawasan Komisi VI tidak setengah-setengah, terlebih mengingat tanggung jawab publik yang diemban. Kawendra menyebut tahun 2026 seharusnya menjadi momentum menuju BUMN 4.0, yakni BUMN yang modern, berdampak nyata, dan berpihak pada rakyat.

"Yang paling pasang badan untuk BUMN dan Danantara itu Komisi VI, bukan yang lain. Karena kami yang digugat di Mahkamah Konstitusi pun, dan kami yang pasang badan, pimpinan-pimpinan," tegasnya

Kehadiran Komisi VI di Mahkamah Konstitusi, kata Kawendra, adalah bentuk tanggung jawab nyata dalam mendukung Kementerian BUMN. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus diperkuat agar setiap kewajiban kepada rakyat diselesaikan secara transparan, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo untuk membangun tata kelola negara yang bersih, kuat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.