Towa News, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa seluruh fraksi partai politik di DPR tengah melakukan simulasi terhadap berbagai model pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan umum (pemilu) yang akan diterapkan pada 2029.

Pernyataan ini disampaikan Dasco pada Senin (28/7/2025) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, sebagai respons terhadap usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui DPRD atau penunjukan pemerintah pusat.

"Saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai," kata Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan bahwa belum ada partai yang menyatakan keputusan resmi terkait sistem pilkada dan pemilu mendatang. Menurutnya, semua sikap fraksi akan diputuskan secara bersama pada waktunya.

Usulan PKB Jadi Pemicu Diskusi

Wacana evaluasi sistem pilkada pertama kali digaungkan Cak Imin dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun PKB ke-27 di JCC Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/7/2025) malam. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," ujar Cak Imin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

Cak Imin mengusulkan dua alternatif: kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di seluruh Indonesia. Menurutnya, usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat pembangunan sesuai tahapan-tahapan demokrasi.

Partai Lain Ikut Mengkaji

Dasco mengonfirmasi bahwa Partai Gerindra juga melakukan evaluasi dan kajian serupa terhadap sistem pemilu dan pilkada mendatang. Namun, ia enggan memberikan rincian hasil kajian yang telah dilakukan partainya.

"Nanti mungkin hasilnya seperti apa, masing-masing partai akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing," kata Dasco.

Ia menambahkan bahwa setelah masing-masing partai menyampaikan usulan dan hasil simulasinya, barulah DPR akan membahas bersama untuk menentukan aturan baru yang akan diberlakukan dalam menghadapi pilkada dan pemilu.

Tanggapan Beragam

Usulan perubahan sistem pilkada ini menuai tanggapan beragam. Cak Imin sendiri mengakui bahwa usulannya cukup menantang karena banyak pihak yang menolak.

"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak," ungkap Cak Imin.

Meski demikian, ia meyakini bahwa wacana kepala daerah dipilih DPRD akan menciptakan konsolidasi demokrasi yang efektif demi tujuan keadilan dan kemakmuran.

Sementara itu, Dasco menekankan bahwa pembahasan ini tidak hanya menyangkut usulan pilkada lewat DPRD, tetapi juga merespons putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu.

"Sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu," pungkas Dasco.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Towa.co.id.